Sorottajam, Sambas – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Di tengah situasi yang menyulitkan masyarakat, tim media menemukan indikasi praktik pengisian BBM bersubsidi menggunakan jeriken tanpa dilengkapi surat rekomendasi resmi.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa praktik yang seharusnya dibatasi tersebut terkesan berlangsung tanpa hambatan?
Berdasarkan pantauan di lapangan, pengisian menggunakan jeriken dilakukan secara berulang dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal, sesuai ketentuan, penggunaan jeriken untuk BBM bersubsidi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan wajib disertai dokumen dari instansi berwenang.
Sementara itu, masyarakat umum justru harus mengantre dalam waktu lama. Kondisi ini memunculkan kesan adanya ketimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau memang aturannya ketat, seharusnya semua diperlakukan sama. Tapi yang terlihat di lapangan berbeda,” ujar seorang warga yang ikut mengantre.
Situasi ini mengarah pada dugaan lemahnya pengawasan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pembiaran terhadap praktik yang berpotensi melanggar aturan. Minimnya pengawasan di titik distribusi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait mengenai mekanisme pengawasan dan alasan praktik tersebut dapat terjadi.
Pengamat energi menilai, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Selain berpotensi merugikan masyarakat kecil, penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dapat mengganggu stabilitas distribusi dan tujuan utama kebijakan subsidi.
“Jika tidak ada pengawasan yang konsisten dan transparan, maka potensi penyimpangan akan terus berulang,” ujarnya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang, mulai dari evaluasi sistem distribusi hingga penegakan aturan yang tegas di lapangan.
Kelangkaan yang terjadi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, bukan justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan publik.
Media ini membuka hak jawab sesuai undang undang pers.
