sorottajam.my.id, KETAPANG — Proyek lanjutan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tahapan tender proyek pembangunan di SMK Negeri 3 Ketapang diduga menyimpan kejanggalan, mulai dari harga penawaran yang dinilai tidak wajar hingga hasil pekerjaan fisik yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Berdasarkan data yang beredar, pada Tahun Anggaran 2023 proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp3,38 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp3.252.306.000. Tender dimenangkan oleh perusahaan bernama CV. Peramas Maju Bersama dengan harga penawaran Rp2.601.844.800.
Selisih penawaran yang mencapai sekitar 20 persen dari nilai HPS itu memunculkan dugaan adanya penawaran tidak wajar. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, penawaran yang terlalu rendah kerap menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan, spesifikasi material, maupun pelaksanaan proyek di lapangan.
Sorotan serupa kembali muncul pada proyek Tahun Anggaran 2024. Dalam data yang dihimpun, proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp2,1 miliar dengan HPS Rp2.096.321.000. Tender dimenangkan CV. Limbung Creative dengan harga negosiasi Rp1.548.575.867,42.
Nilai negosiasi yang jauh di bawah HPS kembali memunculkan pertanyaan publik terkait kewajaran harga penawaran serta pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan. Sejumlah pihak menilai proses evaluasi tender semestinya dilakukan secara ketat agar proyek pemerintah tidak hanya mengejar harga murah, tetapi juga menjamin mutu pembangunan.
Permasalahan semakin mencuat pada proyek lanjutan Tahun Anggaran 2025. Paket pekerjaan Jasa Konstruksi Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 3 Ketapang senilai Rp398.299.910 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dinilai tidak sebanding dengan hasil fisik yang tampak di lapangan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan proyek yang dikerjakan oleh CV Heroa Istiqomah itu hanya menghasilkan dua unit perumahan WC, satu sumur, dan satu unit menara tandon air. Kondisi tersebut memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara mata anggaran dengan hasil pembangunan fisik.
Kontraktor pelaksana yang disebut bernama Israk membenarkan bahwa perusahaannya mengerjakan proyek tersebut. Namun saat dikonfirmasi terkait rincian item pekerjaan, ia meminta agar penjelasan lebih lanjut ditanyakan langsung kepada dinas terkait.
“Iya, kami yang mengerjakan. Soal item pekerjaan, konfirmasi saja ke dinas,” ujarnya singkat.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait rincian pekerjaan, perencanaan anggaran, hingga pengawasan proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
Sejumlah pemerhati pembangunan menilai, transparansi sangat penting agar tidak muncul dugaan pemborosan anggaran maupun potensi penyimpangan dalam proyek pendidikan. Selain itu, aparat pengawas internal pemerintah maupun penegak hukum diharapkan dapat melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Redaksi berkomitmen akan terus mendalami dan menyampaikan permasalahan ini ke publik untuk diteruskan kepada pihak penegak hukum supaya dapat menjadi bahan permulaan dalam menindak lanjutinya. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai dengan undang – undang pers.
