Sorottajam.my.id, SAMBAS — Kebijakan anggaran di Kabupaten Sambas kembali menjadi sorotan publik. Di tengah banyaknya ruas jalan yang rusak dan belum tersentuh pembangunan maksimal selama bertahun-tahun, Pemerintah Kabupaten Sambas justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk sewa kendaraan dinas.
Berdasarkan data pengadaan yang beredar, Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas menganggarkan sekitar Rp2,1 miliar untuk “Sewa Mobil untuk Sekretariat/Tamu Pemda” dan sekitar Rp1,008 miliar untuk “Sewa Mobil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Totalnya mencapai lebih dari Rp3,1 miliar hanya untuk sewa kendaraan selama satu tahun.
Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas penggunaan APBD, terutama saat kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih memprihatinkan.
Salah satu ruas yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah jalan Mentibar–Daup. Warga menyebut kondisi jalan tersebut sudah puluhan tahun rusak dan minim perhatian serius. Saat musim hujan, jalan berubah berlumpur dan sulit dilalui, sementara ketika kemarau dipenuhi debu dan lubang.
Bagi masyarakat pedalaman dan desa-desa penghubung, jalan bukan sekadar fasilitas biasa, melainkan urat nadi ekonomi, pendidikan, hingga akses kesehatan. Namun hingga kini, banyak warga merasa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar tersebut.
Ironisnya, di saat masyarakat harus berjibaku dengan jalan rusak, pemerintah justru dinilai lebih siap menggelontorkan miliaran rupiah untuk kendaraan operasional pejabat.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Sambas sendiri sebelumnya menyatakan bahwa sektor infrastruktur jalan merupakan prioritas pembangunan daerah.
Kondisi ini menimbulkan kesan kontras antara narasi prioritas pembangunan dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan.
Apalagi, APBD Kabupaten Sambas tahun 2026 disebut mengalami penurunan sekitar Rp400 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa anggaran diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan infrastruktur.
Karena itu, publik mempertanyakan urgensi pengeluaran miliaran rupiah untuk kendaraan sewa di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Sejumlah daerah lain di Indonesia juga sempat menuai kritik akibat anggaran kendaraan dinas bernilai besar. Di Samarinda, misalnya, polemik muncul setelah biaya sewa kendaraan operasional pejabat mencapai miliaran rupiah dan dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Di media sosial dan forum publik, kritik masyarakat terhadap belanja kendaraan dinas juga terus menguat. Banyak warga menilai anggaran semestinya lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Pengamat kebijakan publik menilai, secara aturan pengadaan sewa kendaraan memang dimungkinkan. Namun dalam situasi fiskal terbatas, pemerintah daerah dituntut memiliki sensitivitas terhadap rasa keadilan masyarakat.
“Yang dipersoalkan publik bukan semata legalitas anggarannya, tetapi soal kepantasan dan skala prioritas,juga bukannya mobil dinas sudah ada, kenapa harus sewa lagi? ,” ujar seorang pemerhati kebijakan daerah.
Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai dasar perhitungan anggaran tersebut, termasuk alasan memilih sistem sewa bernilai miliaran rupiah dibanding mempercepat perbaikan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
Sebab bagi warga di pelosok Sambas, jalan yang layak bukan soal kemewahan — melainkan kebutuhan dasar yang sudah terlalu lama dinantikan. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai undang – undang pers.
Di Tengah Jalan Rusak Puluhan Tahun, Pemkab Sambas Anggarkan Rp3,1 Miliar untuk Sewa Mobil Dinas
