Sorottajam.my.id, SAMBAS – Sejumlah nelayan di wilayah Liku, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, mengeluhkan belum meratanya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk kebutuhan melaut.
Keluhan tersebut disampaikan melalui unggahan media sosial akun bernama Ahoy Chai, yang menyoroti perlunya transparansi terkait rekomendasi penerima BBM subsidi dari dinas terkait, khususnya mengenai jumlah rekomendasi aktif yang menjadi dasar pembagian kuota solar subsidi.
Dalam unggahan itu disebutkan, kuota BBM solar subsidi yang tersedia mencapai sekitar 8 ton atau 9.302 liter. Namun, para nelayan berharap pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan rekomendasi yang benar-benar aktif di lapangan.
“Nelayan Liku Paloh butuh transparansi soal rekomendasi dari dinas perikanan dan pertanian tentang jumlah rekomendasi agar BBM solar subsidi bisa dibagi sesuai rekomendasi yang aktif,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu juga menyoroti bahwa penilaian distribusi BBM disebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas kapal nelayan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat evaluasi dari instansi terkait agar tidak menimbulkan ketimpangan di kalangan nelayan kecil.
Selain itu, para nelayan mengaku selama bertahun-tahun masih kesulitan mengakses BBM subsidi. Bahkan disebutkan, sebagian nelayan di wilayah Liku Paloh selama kurang lebih 20 tahun belum pernah merasakan manfaat langsung program solar subsidi pemerintah.
Akibat keterbatasan akses tersebut, nelayan terpaksa membeli solar dengan harga lebih tinggi, yakni sekitar Rp15 ribu per liter, demi memenuhi kebutuhan operasional melaut.
“Nelayan harus membeli dengan harga Rp15 ribu perliter untuk mencukupi kebutuhan,” tulis unggahan tersebut.
Dalam narasi yang beredar, kondisi itu disebut bukan semata karena tidak adanya program, melainkan juga dipengaruhi kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai mekanisme mendapatkan BBM subsidi bagi nelayan tradisional.
Meski demikian, para nelayan disebut kini telah memperoleh rekomendasi berkat arahan dari pihak Kecamatan Paloh dan seorang warga bernama Hermanto. Namun hingga saat ini, mereka mengaku masih belum menerima BBM subsidi yang diharapkan.
Masyarakat berharap dinas terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme distribusi, jumlah penerima aktif, hingga dasar penetapan kuota agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah nelayan.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM subsidi dinilai penting dilakukan guna memastikan program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan nelayan kecil yang selama ini bergantung pada sektor perikanan tradisional. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai dengan undang – undang pers.
