Sorottajam.my.id, BENGKAYANG – Penanganan dugaan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam kasus narkotika di Kabupaten Bengkayang menjadi sorotan publik. Hingga kini, informasi resmi dari pihak berwenang dinilai masih terbatas, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang beredar, seorang anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Seluas berinisial DN, yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Desa Seluas, Kecamatan Seluas, diamankan pada Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.
DN diduga terlibat dalam kepemilikan narkotika jenis sabu dengan jumlah yang disebut cukup besar. Penindakan tersebut kabarnya dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
Dalam informasi yang berkembang di masyarakat, penangkapan itu disebut turut melibatkan satu orang lainnya yang hingga kini dikabarkan melarikan diri. Namun demikian, detail kronologi kejadian maupun jumlah pasti barang bukti masih belum disampaikan secara resmi oleh pihak kepolisian.
Seorang warga Kecamatan Seluas yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa kabar penangkapan tersebut cepat menyebar di lingkungan masyarakat. Meski begitu, informasi yang beredar belum sepenuhnya terkonfirmasi.
Kepala Desa Seluas, Roby, membenarkan bahwa DN merupakan Bhabinkamtibmas di wilayahnya. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait peristiwa penangkapan tersebut.
“Yang bersangkutan memang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Seluas. Untuk kronologi dan penanganannya, kami juga belum mendapatkan informasi lengkap,” ujarnya.
Roby menambahkan, pihaknya baru mengetahui kabar tersebut setelah ramai diperbincangkan warga beberapa hari setelah kejadian. Ia pun menyarankan agar klarifikasi lebih lanjut dilakukan langsung kepada instansi terkait.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terkait status hukum yang bersangkutan maupun perkembangan penanganan kasus tersebut.
Masyarakat berharap adanya keterbukaan informasi guna memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan, serta menghindari spekulasi yang dapat meresahkan publik.
