Sorottajam.my.id, SAMBAS — Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, menuai sorotan warga. Jalan yang diharapkan mampu menunjang aktivitas pertanian dan memperlancar akses masyarakat itu justru diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Keluhan tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan masyarakat di media sosial yang memperlihatkan kondisi jalan diduga cepat mengalami kerusakan meski proyek masih tergolong baru. Dalam unggahan itu, warga meminta dinas terkait serta pihak kontraktor melakukan pengecekan ulang dan memperbaiki pekerjaan jalan yang dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat.
Berdasarkan dokumen pengaduan warga yang beredar di media sosial, masyarakat Desa Tebuah Elok secara resmi menyampaikan permohonan kepada Bupati Sambas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas agar dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Warga menilai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah itu berpotensi merugikan masyarakat apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai standar. Pasalnya, jalan usaha tani memiliki peran penting dalam mendukung distribusi hasil perkebunan dan aktivitas ekonomi warga pedesaan.
“Kami berharap ada pengecekan langsung ke lapangan dan perbaikan ulang bila memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi,” tulis warga dalam surat pengaduan tersebut.
Dari foto-foto yang beredar di media sosial, terlihat beberapa titik jalan tampak tidak padat, ditumbuhi rumput, dan kondisi material jalan dinilai belum maksimal. Kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat terkait kualitas pengerjaan proyek.
Selain meminta evaluasi teknis, warga juga mendesak adanya transparansi dari pihak pelaksana proyek, termasuk keterbukaan mengenai spesifikasi pekerjaan, anggaran, hingga pengawasan proyek di lapangan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keluhan tersebut. Mereka meminta setiap proyek pembangunan yang bersumber dari uang negara benar-benar mengutamakan mutu dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas pekerjaan.
Jika nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan, warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar proyek infrastruktur desa tidak menjadi persoalan berulang setiap tahun.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai dengan undang – undang pers.
