Sorottajam.my.id SAMBAS – Di kutip dari Jejaring Kalbar, DPRD Kabupaten Sambas menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang dinilai masih didominasi oleh belanja operasional. Sorotan tersebut disampaikan dalam pembahasan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sambas.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Mardani, menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 92,84 persen. Meski angka serapan tergolong tinggi, DPRD menilai kualitas penggunaan anggaran masih perlu dievaluasi karena porsi belanja rutin dianggap terlalu besar dibanding belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Belanja operasional masih mendekati 70 persen dari total APBD. Ini menunjukkan ruang fiskal kita untuk belanja produktif masih terbatas,” ujar Mardani sebagaimana dimuat media Jejaring Kalbar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar arah kebijakan anggaran ke depan lebih fokus pada sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Selain menyoroti tingginya belanja operasional, DPRD juga menilai ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Sementara itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum tergarap maksimal meskipun realisasi penerimaan cukup baik.
Mardani menegaskan bahwa penguatan PAD harus menjadi prioritas melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi sistem pajak dan retribusi, hingga peningkatan tata kelola pendapatan daerah secara profesional dan transparan.
“Kita harus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Potensi PAD masih besar, tinggal bagaimana dikelola secara maksimal dan profesional,” tegasnya.
Di tengah sorotan terhadap dominasi belanja operasional tersebut, Tim Media Sorot Tajam juga memperoleh informasi dari sumber terpercaya terkait adanya anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2026 sebesar Rp1.080.000.000 untuk belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dalam pelaksanaan kegiatan reses.
Nilai anggaran tersebut memunculkan perhatian publik, mengingat kegiatan reses pada dasarnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun sarana yang lebih sederhana dan efisien. Sejumlah pihak menilai penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk sewa tempat perlu dikaji secara cermat agar tetap sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepentingan publik.
Apalagi, di sisi lain masih terdapat sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Sambas yang dinilai membutuhkan perhatian anggaran lebih besar, termasuk kondisi jalan di beberapa wilayah yang hingga kini dikeluhkan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas terkait rincian penggunaan maupun mekanisme penganggaran sewa gedung tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai undang – undang pers.
